LOGO dishub
Beranda > Artikel > Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Artikel

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Posting oleh kedirilobar - 18 Nov. 2022 - Dilihat 433 kali

Penyusun tata cara pengadaan ini adalah kepala seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kediri (Wahyu Adi Kurniawan, SE.) yang memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (National Procurement Expert) yang dikeluarkan oleh LKPP RI dan kompetensi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Negara yang dikeluarkan oleh Kemenkeu RI. Ide untuk menyusun suatu pedoman atau tata cara pengadaan ini muncul karena melihat kondisi dimana sebagian besar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di desa belum memahami tata cara pengadaan barang/jasa di desa sehingga mendorong penyusun untuk membuat suatu pemahaman mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 sehingga nantinya dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi saat proses pengadaan barang/jasa di desa. Salah satu bentuk pengelolaan dana desa adalah belanja desa, dimana salah satunya adalah dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Untuk memenuhi unsur pemerintahan yang baik, maka pengelolaan PBJ di desa perlu diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai pedoman untuk penyusunan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dalam APBDesa. Pengadaan barang/jasa di desa tetap harus tunduk dan patuh dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun pengaturannya secara teknis operasional ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota, yang boleh jadi teknis operasionalnya tidak sebangun dan sejalan dengan mekanisme pengadaan secara umum karena adanya penyesuaian terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga perlu dilakukan kajian terhadap lingkungan dan organisasi pengadaan di desa dan penyelarasan kebijakan pengadaan ditingkat operasional dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat di desa. Kemampuan menelaah lingkungan dan organisasi serta kemampuan menyelaraskan kebijakan pengadaan merupakan kompetensi teknis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Silahkan klik tautan berikut ini untuk kelanjutannya ► https://kediri.lombokbaratkab.go.id/media/TATA_CARA_PENGADAAN_BJ_DESA_BY_WAHYU.pdf